Tanjung Putus 05 Agustus 2026  – Pemerintah Desa Tanjung Putus, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, melaksanakan Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027 di Balai Desa Tanjung Putus. Kegiatan ini dihadiri oleh Kasi PMDK Kecamatan Kerkap Bapak Bambang Subagio, S.AP., Kasi Trantib Kecamatan Kerkap Bapak Sofyan, S.E., Pendamping Desa Bapak Insarwan, S.T., Pendamping Lokal Desa Bapak Muhammad Perkasa, anggota BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kader desa, serta seluruh lembaga yang ada di Desa Tanjung Putus.

Musyawarah RKPDes merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2027. Melalui forum ini, seluruh peserta musyawarah bersama-sama membahas, mencermati, serta menetapkan usulan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan desa.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Tanjung Putus, Bapak Baheri, S.H., menyampaikan bahwa pelaksanaan Musyawarah RKPDes merupakan amanah peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan setiap tahun. Beliau juga menjelaskan bahwa masih banyak usulan masyarakat yang belum dapat diakomodasi seluruhnya karena keterbatasan anggaran desa.

"Kami memahami bahwa masih banyak kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Namun, dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki desa, tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa akan terus berupaya mencari solusi dan peluang pendanaan lainnya agar usulan-usulan masyarakat tersebut dapat diwujudkan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa," ujar Kepala Desa.

Sementara itu, Kasi PMDK Kecamatan Kerkap, Bapak Bambang Subagio, S.AP., dalam arahannya menyampaikan bahwa Musyawarah RKPDes merupakan kegiatan rutin yang wajib dilaksanakan sebelum penyusunan APBDes. Menurut beliau, forum ini menjadi sarana untuk mengulas kembali dokumen perencanaan, mencermati program yang telah direncanakan, serta menyusun usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

Pada kesempatan yang sama, Pendamping Desa, Bapak Insarwan, S.T., menegaskan bahwa penyusunan RKPDes memiliki dasar hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban musyawarah, tetapi harus menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas demi kemajuan desa.

Beliau juga menjelaskan bahwa setelah pelaksanaan Musyawarah RKPDes, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan membentuk Tim Penyusun RKPDes sekaligus Tim Verifikasi. Tim tersebut diharapkan dapat bekerja secara cermat dalam menyelaraskan seluruh usulan masyarakat dengan visi dan misi Kepala Desa serta tetap berpedoman pada dokumen RPJMDes yang telah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan ketentuan terbaru. Dengan demikian, seluruh program pembangunan desa tetap berada pada arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui pelaksanaan Musyawarah RKPDes Tahun Anggaran 2027 ini, diharapkan seluruh program pembangunan Desa Tanjung Putus ke depan dapat tersusun secara lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, pendamping desa, lembaga desa, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Desa Tanjung Putus.